BAB
I
PENDAHULUAN
A.
Latar Belakang
Humas
adalah praktek mengelola penyebaran informasi antara individu organisasi dan
masyarakat. Humas dapat mencakup sebuah organisasi ataui ndividu yang mendapat
ekspos khalayak mereka menggunakan topic kepentingan public dan berita yang
tidak memerlukan pembayaran langsung. Sebagai sebuah profesi seorang humas
bertanggungjawab untuk memberikan informasi, mendidik, meyakinkan, meraih
simpati, dam membangkitkan ketertarikan masyarakat akan sesuatu atau membuat
mayarakat mengerti dan menerima sebuah situasi
Dan humas memiliki tujuan dan peran
masing-masing. Seperti komunikasi internal seperti memberikan komunikasi
sebanyak dan sejelas mungkin mengenai instusi. Dan sebagai eksternal tugasnya
ialah menyampaikan informasi yang benar dan wajar mengenai instusi. Mengingat
jenis dan karakter sebuah organisasi bermacam macam, maka tujuan dari humas
mereka berbeda-beda berfariasi dan tidak terdaftar. Satu hal yang perlu
disadari setiap tujuan dari organisasi baik itu komersial maupun non komersial
sama-sama memerlukan suatu program tindakan yang terencana.
Selain humas kita beralih
pembicaraan tentang sarana prasarana .dalam pendidikan sarana prasarana sangat
penting karena dibutuhkan sarana dan prasarana pendidikan dapat berguna untuk
menunjang penyelenggaraan proses belajar mengajar baik secara langsung maupun
tidak langsung dalam suatu lembaga dalam rangka mencapai tujuan pendidikan.
Sarana dan prasarana pendidikan adalah satu sumber daya yang menjadi tolak ukur
mutu sekolah dan perlu peningkatan terus menerus seiring dengan perkembangan
ilmu pengetahuan dan tehnologi yang semakincanggih.
Administrasi sarana dan prasarana
pendidikan merupakan hal yang sangat menunjang atas tercapainya suatu tujuan
dari pendidikan. Sebagai seorang personal pendidikan kita dituntut untuk
menguasai dan memahami administrasi sarana dan prasarana untuk meningkatkan
daya kerja yang efektif dan efisien serta mampu menghargai etika kerjasama
personal pendidikan sehingga tercipta keserasian kenyamaan yang menimbulakan
kebanggaan dan rasa memiliki baik warga sekolah dan masyarakat sekitarnya.
B.
Rumusan Masalah
Dari
penjelasan diatas maka ditemukan suatu masalah
1.
Apa yang
dimaksud humas serta fungsi dan program humas ?
2.
Dimana peran
dan posisi humas ?
3.
Apa yang
dimaksud sarana dan prasarana dan apa fungsinya ?
C.
Tujuan
penulisan
1. Untuk mengetahui yang dimaksud humas serta fungsi dan program
kerjanya
2. Untuk mengetahui dimana peran dan posisi humas
3. Untuk mengetahui yang dimaksud sarana dan prasarana dan untuk
mengetahui fungsinya.
BAB
II
PEMBAHASAN
A.
Manajemen
Hubungan Masyarakat dalam Lembaga Pendidikan Islam
1.
Hakekat Humas
dalam Pendidikan Islam
Hubungan
masyarakat (public relation) didefinisikan sebagai seni dan ilmu untuk
menganalisis kecenderungan, memprediksi konsekuensi-konsekuensi, menasehati
para pemimpin organisasi, dan melaksanakan program yang terencana mengenai
kegiatan-kegiatan yang melayani, baik kepentingan organisasi maupun kepentingan
publik. Definisi tersebut dirumuskan dalam The Statement Of Mexico (Rosadi
Ruslan, 1998), dan masih banyak lagi definisi yang disampaikan oleh para
ahli tentang public relation ini, yang pada dasarnya mencakup
unsur-unsur antara lain :
a.
Suatu proses
yang mencakup hubungan timbal balik antara organisasi dan publiknya.
b.
Analisis dan
evaluasi melalui penelitian lapangan terhadap sikap, opini, dan kecenderungan
sosial, serta mengkomunikasikannya kepada pihak menajemen atau pemimpin.
c.
Konseling
menajemen agar dapat dipastikan bahwa kebijaksanaan, tata cara kegiatan dapat
dipertanggungjawabkan secara sosial dalam konteks demi kepentingan bersama bagi
kedua belah pihak.
d.
Pelaksanaan
atau menindaklanjuti program aktivitas yang terencana, mengkomunkasikan dan
mengevaluasi.
e.
Perencanaan
dengan itikad yang baik, saling pengertian, dan penerimaan dari pihak
publiknnya sebagai hasil akhir dari aktivitas publik relation.
Dilihat
dari pengertian dan unsur-unsur diatas maka Humas (Hubungan Masyarakat)
mempunyai beberapa fungsi utama, yaitu sebagai berikut :
a)
Memberikan
penerangan kepada masyarakat.
b)
Melakukan
persuasi untuk mengubah sikap dan perbuatan masyarakat secara langsung.
c)
Berupaya untuk
mengintegrasikan sikap dan perbuatan suatu badan/ lembaga sesuai dengan sikap
dan perbuatan masyarakat atau sebaliknya.
Pakar
Humas Internasional, Cultip, merumuskan fungsi Humas sebagai berikut :
a)
Menunjang
aktivitas utama manajemen dalam mencapai tujuan bersama.
b)
Membina
hubungan yang harmonis antara badan/organisasi dengan pihak publiknya, sebagai
khalayak sasarannya.
c)
Mengidenifikasi
opini, persepsi, dan tanggapan masyarakat terhadap badan/organisasi yang
diwakilinya atau sebaliknya.
d)
Melayani keinginan
publiknya dan memberikan sumbang saran kepada pimpinan manajemen demi tujuan
dan manfaat bersama.
e)
Menciptakan
komunikasi dua arah timbal balik, dan mengatur arus informasi, publikasi, serta
pesan dari badan/organisasi ke publiknya atau terjadi sebaliknya demi
tercapainya citra positif bagi kedua belah pihak.
Dari
definisi dan fungsi tentang Humas diatas, maka sekolah atau lembaga pendidikan
seagai sebuah sistem sosial mutlak memerlukan publik relation dalam
rangka membangun hubungan yang dinamis dan sinergis diantara unsur-unsur yang
melingkupi sistem tersebut. Sekolah adalah sebuah komunitas yang di dalamnya
terdapat berbagai unsur organic yang mempunyai karakteristik yang
berbeda-beda; di dalamnya terdapat kepala sekolah, guru-guru, tenaga administrasi,
siswa-siswa, orang tua siswa, dan masyarakat yang melingkupi di mana lembaga
pendidikan tersebut berada. Masing-masing unsur tersebut tentunya memiliki
obsesi yang bermacam-macam dalam proses penyelenggaraan pendidikan, sebab itu,
fungsi utama public relation adalah berusaha menyamakan persepsi, visi
dan misi, kemana dan bagaimana lembaga pendidikan tersebut diarahkan. Hubungan
Lembaga Pendidikan Islam (LPI) dengan lingkungan internal eksternalnya dapat
digambarkan sebagai berikut :
DEWAN LPI
|
Persatuan Orang Tua Siswa
|
Asosiasi Profesi
Dan LSM
|
PEMERINTAH
DAERAH
|
LPI (Ling.
Internal)
|
Masyarakat Luas
|
Bahwa
pendidikan adalah tanggung jawab bersama antara keluarga, sekolah dan
masyarakat (lihat UUSPN No.2, 1989), sebab itu diantara ketiganya harus di
bangun hubungan yang sinergis dalam pengembangan pendidikan, harus ada kerja
sama dan saling pengertian serta mempunyai rasa memiliki (self of belonging)
terhadap lembaga pendidikan. Sekolah bukanlah sebuah pabrik atau alat produksi
yang dijalankan serba mekanik dan otomatis, tetapi sekolah merupakan tempat
dimana manusia-manusia (peseta didik) dilatih, dididik, dan diajari untuk
mecapai tingkat kedewasaannya. Sementara peserta didik itu sendiri sangat
dipengaruhi oleh emosi, kematangan, bakat, orang tua, lingkungan orang tua,
ekonomi, dan pendidikan orang tua, kepemimpinan orang tua dan masih banyak
lainnya. Sebab itu peran Humas adalah bagaimana menjadikan potensi-potensi
tersebut ikut berperan secara utuh dalam pengembangan pendidikan.
Bagaimana
agar kita dapat menciptakan hubungan yang sinergis antara lembaga pendidikan
dengan orang tua atau masyarakat ? Dalam hal ini pengelola lembaga pendidikan
jangan hanya menganggap orang tua (parents) sebagai customer, tapi
posisikan juga ia sebagai manager, dan juga sebagai partner. Dengan
demikian posisi orang tua dalam hal ini adalah ikut menentukan pengembangan lembaga
pendidikan yang pada akhirnya berpengaruh terhadap perkembangan anaknya. Orang
tua harus dilibatkan dalam pembuatan kebijakan dan perencanaan dalam
pendidikan, tidak hanya sekedar difungsikan sebagai customer yang hanya
menerima dan bersifat pasif. Maka dalam hal ini fungsi humas adalah berusaha
menciptakan komunikasi dan mengintegrasikan sikap dan perbuatan kedua belah
pihak. Secara internal pihak lembaga harus secara efektif juga menjalankan
humas ke dalam (public internal), agar dapat memenuhi harapan-harapan
orang tua dan tujuan bersama yang telah dibangun sebagai hasil interaksi atau
humas dengan orang tua dan masyarakat (public external).[1]
2.
Pentingnya
Program Humas pada Sekolah
Hubungan
masyarakat telah diformulasikan dengan cara yang berbeda- beda bergantung pada
lembaga atau organisasi yang membuat formulasi itu. Formulasi pentingnya
hubungan sekolah dengan masyarakat dalam hal ini ditangani bagian humas pada
sekolah. Humas merupakan pengembangan dan pemeliharaan kerjasama yang efisien
untuk menyampaikan saluran informasi dua arah. Bertujuan memberikan pemahaman
antara pihak sekolah (pimpinan), komunitas sekolah (guru, karyawan, dan siswa)
dan masyarakat (orangtua, masyarakat sekitar, dan lembaga lain di luar
sekolah).
Pembaruan
pendidikan saat ini sedang di giatkan pemerintah sekarang ini sangat menekankan
relevansi pendidikan. Sekolah harus dibuat lebih relevan dengan lingkungan
siswa dan pengembangan kurikulum harus sesuai dengan keadaan daerah dan
wilayah. Tujuannya agar sekolah tidak terisolasi dari masyarakat dan sekolah
harus berorientasi kepada kenyataan kehidupan dan masalah masyarakat. Karena
itu hubungan antara sekolah dengan masyarakat yang baik harus menjadi perhatian
terus menerus dari setiap kepala sekolah dan stafnya. Untuk menjaga keharmonisan
hubungan tersebut, keberadaan bagian humas pada suatu lembaga menjadi sangatlah
penting.
Tujuan
yang hendak dicapai hubungan masyarakat (Humas) pada sekolah adalah sebagai
berikut :
a.
Mengembangkan
pemahaman kepada masyarakat tentang maksud- maksud dan sasaran dari sekolah.
b.
Memberikan
penilaian program kepada masyarakat untuk memenuhi kebutuhan sekolah.
c.
Menjalin dan
meningkatkan hubungan harmonis antara orang tua siswa dengan guru- guru dalam
memenuhi kebutuhan anak didik.
d.
Membangun kesan
positif dan memelihara kepercayaan terhadap sekolah.
e.
Menginformasikan
kepada masyarakat tentang rencana program dan kegiatan sekolah.
f.
Mencari bantuan
dan dukungan bagi pemeliharaan dan peningkatan program sekolah.
g.
Sekolah sebagai
jasa lembaga pendidikan memberikan pelayanan yang memuaskan kepada pelanggan
(siswa, keluarga, dan masyarakat lain).
h.
Supaya
kreatifitas mencari dana pendidikan alternative dalam bentuk kerjasama dengan
lembaga lain.[2]
3.
Persyaratan
Dasar Hubungan Masyarakat di Lembaga Pendidikan Islam
Mengingat
fungsi Hubungan Masyarakat yang utama adalah menyelenggarakan hubungan dengan
publicnya guna memperoleh public support dan public favour, maka
ada beberapa persyaratan yang harus di penuhi oleh para petugas Hubungan
Masyarakat. Sekurang-kurangnya ada 4 persyaratan dasar yang harus dipenuhi :
a)
Kemampuan
mengamati dan menganalisis persoalan.
b)
Kemampuan
menarik perhatian.
c)
Kemampuan
mempengaruhi pendapat.
d)
Kemampuan
menjalin hubungan dan suasana saling percaya.
Dari
keempat persyaratan dasar tersebut, dapat diambil kesimpulan secara sepintas
betapa luasnya ruang lingkup tugas Humas itu. Irving Smith Kogan[3]
dalam artikelnya Hubungan Masyarakat mengatakan bahwa fungsi pokok hubungan
masyarakat antara lain adalah fungsi manajemen sebagai peneliti dan penilai selera
dan sikap masyarakat, menyelaraskan organisasi dengan kepentingan umum, serta
merumuskan dan melaksanakan suatu program kerja untuk mendapatkan dukungan dan
kepercayaan masyarakat.
Pada
prinsipnya fungsi Humas merupakan fungsi top manajemen. Oleh karena itu
kehadirannya didalam suatu organisasi dan lembaga selayaknya berada langsung
dibawah pimpinan utama atau sekurang-kurangnya mempunyai hubungan kerja
langsung dengan pimpinan utama atau top manajer. Dengan posisi Humas yang
demikan diharapkan ia dapat lebih mudah melaksanakan tugasnya yang menuntut
pengetahuan yang menyeluruh mengenai keadaan organisasi atau perusahaan, dan
kecepatan menyampaikan berita kepada pimpinan utama sebagai pengemban citra[4]
yang menentukan dalam organisasi. Jadi Humas berfungsi sebagai pusat sirkulasi
informasi keluar dan kedalam bagi pimpinan perusahaan. Idealnya Humas berfungsi
sebagai juru bicara pimpinan perusahaan.
Dengan
dipenuhinya empat persyaratan itu, diharapkan tujuan dan fungsi Humas lebih
mudah terwujud. Pengetahuan tentang komunikasi, termasuk teknik dan metodenya,
sangat penting bagi terpenuhinya keempat persyaratan itu.
4.
Tujuan dan
Sasaran Hubungan Masyarakat
Tujuan
sentral Humas yang akan dicapai adalah tujuan organisasi, sebab Humas dibentuk
atau digiatkan guna menunjang manajemen yang berupaya mencapai tujuan
organisasi. Elah disinggung dimuka bahwa organisasi adalah kerangka kegiatan
untuk mencapai suatu tujuan tertentu, dan kegiatan itu adalah pengerahan
manusia-manusia itu secara terarah yang dinamakan manajemen. Jelasnya,
organisasi merupakan “raga”, dan manajemen adalah “jiwanya”. Organisasi tanpa
manajemen dapat diibaratkan raga tanpa jiwa, jadi organisasi yang demikian
tidak berfungsi atau mati. Sebaliknya, manajemen tanpa organisasi sama dengan
jiwa tanpa raga, yang berarti tiada berbentuk, yang berarti pula tiada tujuan
yang akan dicapai. Sebab adanya tujuan kalau ada organisasi. Dengan kata lain,
suatu organisasi dibentuk karena ada tujuan yang akan dicapai.
Selanjutnya
tujuan hubungan antara sekolah dengan masyarakat dapa diuraikan sebagai berikut
:
a)
Mengembangkan
pembinaan pengertian masyarakat tentang semua aspek/ bidang pelaksanaan program
pendidikan di sekolah. Pemahaman program yang dilaksanakan di sekolah sangat
penting diketahui masyarakat dengan tujuan, agar mereka termotivasi untuk bisa
memberikan bantuan yang maksimal terhadap terlaksananya program-program sekolah
tersebut. Bentuan yang dimaksud misalnya : para orang tua tertarik dan
termotivasi untuk memasukkan putra-putrinya ke sekolah, memberikan bantuan
finansial tanpa diminta pihak sekolah.
b)
Menampung
harapan-harapan tentang tujuan pendidikan di sekolah. Program hubungan sekolah
dengan masyarakat salah satunya diarahkan untuk menampung harapan-harapan
masyarakat tentang tujuan sekolah. Tujuan sekolah perlu diketahui dan
disepakati bersama oleh pihak sekolah dan masyarakat melalui
pertemuan-pertemuan rutin antara sekolah dengan masyarakat. Hal ini perlu
karena lulusan sekolah akan kembali ke masyarakat, maka tujuan harus sesuai
dengan harapan masyarakat.
c)
Memperoleh
parisipasi, dukungan dan bantuan secara kongkrit dari masyarakat, baik berupa
tenaga, sarana maupun dana demi kelancaran tercapainya tujuan pendidikan. Semua
program Humas dengan sekolah jika sudah dilaksanakan secara terus menerus dan
berhasil sehingga mereka dapat termotivasi untuk bekerja sama, selanjutnya
tujuan hubungan sekolah dengan masyarakat ini dapat diwujudkan.
d)
Menumbuhkan dan
membngkitkan rasa tanggungjawab yang lebih besar pada masyarakat terhadap
kelangsungan program pendidikan di sekolah secara tepat dan hemat.
e)
Mengikutsertakan
masyarakat dalam memecahkan permasalahan yang dihadapi sekolah. Masalah yang
dipecahkan menyangkut siswa, guru, perlengkapan, keuangan dan perumusan tujuan
sekolah.
Dari
masyarakat, sekolah dapat memanfaatkan segala sumber daya manusia dan non
manusia semaksimal mungkin atas persetujuan dari masyarakat sendiri. Dengan
demikian, jika sekolah dapat dimanfaatkan semua sumber daya yang ada pada
masyarakat untuk menunjang semua program sekolah, maka diharapkan kualitas
belajar dan pertumbuhan siswa akan meningkat. Selanjutnya jika para siswa
lulusan sekolah berkualitas, maka diharapkan mereka telah terjun ke masyarakat
melalui berbagai kegiatan masyarakat yang berguna bagi kemakmuran dirinya,
keluarganya, dan akhirnya bagi masyarakat secara keseluruhan.
Sekolah
diharapkan dapat melaksanakan hubungan dengan masyarakat secara terus-menerus
dan berkesinambungan, sehingga masyarakat tetap memiliki kegairahan yang tinggi
untuk membantu program sekolah. Untuk melihat sejauh mana kerja sama antara
sekolah dan masyarakat terlaksana secara efektif, maka diperlukan adanya
kesepakatan bersama sebagai pedoman agar tidak terjadi salah pengertian di
kemudian hari.[5]
5.
Tugas dan
Kewajiban Hubungan Masyarakat
Tugas
dan kewajiban utama Humas, adalah :
a)
Menyampaikan
pesan atau informasi dari perusahaan secara lisan, tertulis atau visual kepada
publiknya, sehingga masyarakat (public) memperoleh pengertian yang benar
dan tepat mengenai kondisi perusahaan, tugas dan kegiatannya.
b)
Melakukan study
dan analisis atau reaksi serta tanggapan public terhadap kebijakan dan langkah
tindakan perusahaan, termasuk segala macam pendapat public yang mempengaruhi
perusahaan, memberikan informasi kepada pejabat (eksekutif) tentang public acceptance
atau non acceptance atas cara-cara dan pelayanan perusahaan kepada masyarakat.
c)
Menyampaikan
fakta-fakta dan pendapat kepada para pelaksana tugas guna membantu mereka dalam
memberikan pelayanan yang mengesankan dan memuaskan public.
Kerja
sama antar warga sekolah yang melipui guru, karyawan, siswa, wali murid, dan
sekolah dengan masyarakat harus dibangun dan diupayakan. Sekolah harus mampu
mengajak masyarakat (community participation) ini sangat penting dan merupakan
syarat utama keberhasilan School Based Managemen.[6]
6.
Peranan
Hubungan Masyarakat bagi Lembaga Pendidikan Islam (LPI) dan Masyarakat.
Pengaruh
masyarakat terhadap lembaga pendidikan amatlah kuat, dan berpengaruh pula pada
individu-individu yang ada dalam lingkungan sekolah. Masyarakat yang melingkupi
sekolah ini merupakan masyarakat yang kompleks, terdiri dari berbagai macam
tingkatan masyarakat yang saling melengkapi, unik, sebagai konsekuensi dari
latar belakang dimensi budaya yang beraneka ragam. Oleh karena itu, sangat
penting dan perlu program lembaga pendidikan untuk menghayati adanya hubungan
kerja sama antara sekolah dengan masyarakat.
Masyarakat
yang kompleks, yang terdiri dari kelompok-kelompok kecil dengan ciri-ciri
kolektif yang dimilikinya, dimana lembaga pendidikan itu berada, ada kalanya
mempunyai harapan khusus yang berbeda-beda terhadap kebijakan lembaga
pendidikan, seperti : sasaran, tujuan, kurikulum, program, dan sebagainya.
Sebab itu, perlu dipertimbangkan betul-betul dalam mamperbaiki dan mempertinggi
hubungan kerja sama antara lembaga pendidikan dengan masyarakat, yaitu dengan
melibatkan orang tua dan masyarakat, serta isu-isu yang timbul dan bagaimana
menyelesaikan isu-isu tersebut. Maka dalam hal ini kepala sekolah mempunyai
peranan menentukan sebagai satu kekuatan atau kewibawaan (power) di dalam
menghimpun dan menggerakkan sumber daya di dalam kerja sama dengan masyarakat
pendidikan yang lebih luas, serta untuk memperoleh berbagai dukungan sumber
daya manusia, dana, serta dukungan informasi berbagai lembaga dan dukungan
politis dari segenap jajaran aparat pendidikan.
Tujuan
pokok humas dengan masyarakat setempat, adalah untuk memungkinkan orang tua dan
warga wilayah berpartisipasi aktif dan penuh arti di dalam kegiatan pendidikan
sekolah. Hubungan tersebut mendorong orang tua terlibat ke dalam proses
pendidikan suatu sekolah melalui kerja sama dengan para guru di dalam perencanaan
program pendidikan individual dari anak-anak mereka. Dengan demikian komunikasi
dan keterlibatan meningkat, karena orang tua secara dekat bekerja sama dengan
para guru untuk memonitor perkembangan siswa ke arah tercapainya nilai-nilai
pendidikan, sosial, kepribadian, dan karir dalam jangka pendek dan panjang.
Keberhasilan
pendidikan para siswa, pertumbuhan perkembangan kognitif para siswa, pada
dasarnya sangat ditentukan oleh : (1) pengaruh yang sangat kuat dari dorongan
keluarga dan masyarakat, (2) sikap dan kehidupan rumah tangga dan keluarga, (3)
sikap positif dari para sisiwa terhadap keluarga dan rumah tangga, (4) peranan
orang tua sebagai pengembang yang menunjukkan sikap positif terhadap sekolah
dan pendidikan, serta kepedulian dan perasaan tertarik terhadap pelajaran
anak-anaknya, para guru, juga kurikulum.
Sebaliknya,
orang tua yang menunjukkan keterlibatan yang rendah, terhadap anak-anaknya dan
sekolah, orang tua semacam ini akan memberikan kesan dan sikap negatif terhadap
sekolah dan pendidikan, serta menunjukkan peranan orang tua sebagai pengemban
yang lamban.
Penemuan
dari banyak study menunjukkan betapa penting ditegakkannya interaksi positif
antara sekolah, keluarga, dan masyarakat, karena ia akan sangat menentukan
keberhasilan siswa, produktivitas siswa dalam kegiatan belajar mengajar, dan
bahwa kemitraan yang dinamis antara sekolah dan masyarakat akan memperbaiki
efektifitas sekolah dan memberikan kontribusi terhadap kualitas kehidupan di
dalam masyarakat secara keseluruhan.
Sebab
itu, harus dicari model humas yang efektif dalam penyelenggaraan pendidikan.
Wahjosumidjo (1999), memberikan beberapa rumusan model humas dalam lembaga
pendidikan yaitu :
a.
Analisis,
adalah suatu proses dimana isu- isu dari anggota masyarakat diidentifikasi dan dicari
hubungannya satu sama lain.
b.
Komunikasi,
proses interaksi antara sesama anggota masyarakat dan antar sekolah dengan
anggota masyarakat.
c.
Keterlibatan,
melalui proses tersebut anggota masyarakat memberikan kontribusi, energy,
keahlian, dan sumber- sumber lain terhadap sekolah dan memperoleh jalan untuk
proses pembuatan keputusan tentang sekolah.
d.
Penyelesaian,
proses yang direncanakan untuk memecahkan masalah dan untuk mengurangi konflik
actual dan poptensial diantara keluarga, sekolah, dan masyarakat.
Dari
uraian di atas dapat disebutkan bahwa peranan dan manfaat hubungan masyarakat
(Humas) bagi Lembaga Pendidikan dan juga bagi masyarakat antara lain adalah
sebagai berikut :
MANFAAT
HUBUNGAN LEMBAGA PENDIDIKAN ISLAM DENGAN MASYARAKAT
|
|
Bagi
LPI
|
Bagi
Masyarakat
|
1.
Memperbesar
dorongan untuk mawas diri.
2.
Memudahkan
memperbaiki pengelolaan LPI.
3.
Mengurangi
miskonsepsi masyarakat tentang LPI.
4.
Mendapatkan
kritik dan saran dari masyarakat.
5.
Memudahkan
meminta bantuan dan dukungan dari masyarakat.
6.
Memudahkan
menggunakan media pendidikan di masyarakat.
7.
Memudahkan
pemandatan narasumber.
|
1.
Mengetahui
aktivitas LPI dan program- programnya.
2.
Kebutuhan
masyarakat terhadap keberadaan LPI lebih mudah diwujudkan.
3.
Mendapatkan
nilai tambah dalam hal inovasi dan kreatifitas LPI.
4.
Memberikan
harapan yang lebih baik terhadap masa depan anak- anak.
5.
Menyalurkan
dukungan (amal, zakat, dan infaq ) dari masyarakat.
6.
Mendorong
terciptanya masyarakat madani.
|
Jika
hubungan antarkomponen dalam pendidikan dan masyarakat dapat berjalan dengan
efektif, maka keberhasilan dalam upaya pengembangan lembaga pendidikan akan
segera terwujud, karena jika semua komponen tersebut sudah memiliki komitmen
dan rasa kepedulian yang tinggi ( self of belonging ), maka segala efek yang
ditimbulkan dalam penyelenggaraan pendidikan akan dipikul bersama.[7]
7.
Peranan Manajer
Dalam Menangani Hubungan dengan Masyarakat
Pada
pokoknya peranan manajer dalam memajukan hubungan lembaga pendidikan dengan
masyarakat adalah menjalin kerja sama yang erat dengan masyarakat, tokoh
masyarakat, dan stake bolder dalam memajukan sekolah islam. Adapun
strategi kerja sama yang perlu diperhatikan adalah menarik perhatian masyarakat
melalui mutu pendidikan yang dihasilkan oleh staf pengajar. Artinya hubungan
akrab dengan masyarakat dimulai dari usaha memajukan pendidikan islam. Para
manajer bisa membina para pengajarnya, sehingga mereka bisa bekerja dengan
baik, bisa memberikan teladan kepribadian kepada siswa, dan bisa menanamkan
ilmu dan pengetahuan lainnya dengan relatif sempurna.
Peranan para pengajar dalam
menggalang kerja sama dengan masyarakat dibenarkan oleh Nugent (1976) bahwa
pengajarlah yang mengintervensi hubungan siswa dengan orang tua, walaupun ia
harus tunduk kepada kerelaan orang tua itu. Melalui proses pembelajaran seorang
guru dapat memberikan bimbingan kepada siswa dalam segala aspeknya. Dalam hal
ini, guru dapat menarik perhatian siswa, yaitu lewat tugas yang harus
dipelajari di rumah, bahan-bahan yang harus diselesaikan, dan hasil-hasil
pekerjaan siswa yang harus diketahui dan di tanda tangani oleh orang tua. Hal
ini semua akan membuat orang tua akan memperhatikan pendidikan putra-putrinya.
Itulah
cara-cara yang dapat dipakai oleh guru dalam mengintervensi hubungan orang tua
dengan putra-putrinya yang pada gilirannya nanti dapat meningkatkan hubungan
orang tua dengan sekolah Islam. Yaitu ketika orang tua belum paham dengan
mengapa sekolah selalu membebani pekerjaan rumah pada putra-putrinya, mengapa
harus mengikuti pelajran tambahan, mengapa harus belajar di masyarakat, mengapa
skor rapot tidak sesuai dengan hasil ulangan, mengapa harus mencari bahan
pengajaran sendiri dan sebagainya. Para orang tua akan meningkatkan
perhatiannya kepada pendidikan di sekolah, yaitu ingin tahu jawaban
pertanyaan-pertanyaannya di atas. Perhatian yang mulai mengarah ke pendidikan
ini perlu disambut dengan baik oleh para manajer pendidikan Islam.
Pertanyaan-pertanyaan mereka perlu dilayani dan sikap positif ini perlu
dipelihara.
Disamping
memanfaatkan para pengajar dalam usaha meningkatkan hubungan dengan masyarakat,
para manajer diharapkan dapat membangkitkan semangat kerja badan-badan pembantu
penghubung lembaga pendidikan dengan masyarakat, seperi Dewan penyantun dan
BP3. Dengan pendekatan yang bijak para manajer berusaha agar badan-badan ini tetap
rutin aktif. Misalnya dengan mengirimkan informasi tentang lembaga secara
rutin, mengemukakan problem-problem yang dihadapi, sekali-kali mengundang rapat
untuk mendiskusikan sesuatu yang diperlukan dan sebagainya. Yayasan pendidikan
Islam yang juga membantu lembaga menghubungkan diri dengan masyarakat pada
umumnya sudah cukup aktif, sebab mereka bertanggung jawab atas keberlangsungan
hidup lembaga.
Peranan
manajer lain adalah melakukan pendekatan pada para pimpinan formal badan-badan
pemerintah setempat, kepada para tokoh masyarakat, para pemakai lulusan, dan
para pemimpin media massa di masyarakat agar mereka aktif membantu lembaga
dalam pembangunan pendidikan Islam. Pendekatan dan komunikasi ini bisa
dilakukan secara terpisah, kelompok demi kelompok, bisa juga dilakukan
bersama-sama, berganung pada situasi dan problem yang dibahas.
Bila
manajer pendidikan dapat mewujudkan kerja sama yang baik dengan para wakil
masyarakat seperti tersebut diatas, maka sekaligus ia sudah dapat
merealisasikan salah satu misinya, yaitu sebagai penerang lingkungannya. Oleh
karena itu masalah-masalah yang muncul dalam pendidikan yang menjadi
tanggungjawab bersama antara lembaga, orang tua, dan masyarakat memang harus
dipecahkan dan diselesaikan bersama secara musyawarah untuk mendapatkan
kesepakatan.
Begitu
program-program kerja sama lembaga dengan masyarakat disepakati, tidak berarti
tugas manajer yang berkaitan dengan program itu sudah selesai. Sering kali
membuat program lebih mudah daripada melaksanakannya. Manajer dituntut untuk
bekerja lebih keras dalam melaksanakan program dari pada ketika membuatnya.
Manajer perlu memonitor pelaksanaannya, menilai secara berkala,
mancari/menerima umpan balik dari semua pihak yang bersangkutan, merevisi, dan
merencanakan kembali. Pekerjaan ini sebagian besar dilakukan oleh manajer
pendidikan Islam. Apabila terdapat hal-hal yang tidak dapat dipecahkan sendiri
oleh sekolah Islam, baru ia mengundang wakil-wakil masyarakat untuk diajak
berdiskusi untuk menyelesaikan masalah yang ada disekolah Islam.
Pekerjaan
manajer dalam mengadakan kontak hubungan kerja sama dengan masyarakat, sebagai
salah satu segi dari tugasnya menyelenggarakan dan meningkatkan pendidikan
merupakan kontak sosial dalam pendidikan Islam. Kesadaran lembaga pendidikan
bahwa kesejahteraan (kemajuan) dan kelangsungan hidupnya berakar kepada
kesadaran akan kewajiban dan tanggung jawab mereka pemakai lulusan, personalia,
dan masyarakat. Layanan kepada pihak pemakai lulusan dan masyarakat serta
penyesuaian dan peningkatan cara kerja personalia terutama para pengajar,
membuat lembaga pendidikan tersebut bertahan lama dan semakin maju. Sebab
masyarakat dan pemakai lulusan aktif berpartisipasi dalam memajukan sekolah
Islam.
Kontak
sosial sejalan dengan prinsip sistem terbuka yang telah dikemukakan diatas,
bahwa hidup matinya, dan maju mundurnya suatu lembaga pendidikan Islam sangat
bergantung dengan bagaimana ia mengadakan kontak hubungan dengan masyarakatnya.
Karena lembaga pendidikan Islam adalah bagian yang tidak terpisahkan dari
masyarakat. Lembaga pendidikan Islam dan masyarakat adalah saling melengkapi
kebutuhan mereka akan prestasi belajar anak didiknya.[8]
8.
Strategi
Kegiatan Humas dalam Lembaga Pendidikan
Untuk
menentukan strategi dalam kegiatan humas pada lembaga pendidikan yang akan
dilakukan terlebih dahulu memperhitungkan :
a.
Apa tujuan yang
hendak dicapai sesuai dengan perencanaan yang telah di perhitungkan dengan baik
oleh pihak- pihak yang terlibat dalam manajemen lembaga pendidikan.
b.
Strategi apa
dan bagaimana yang di pergunakan dalam perencanaan.
c.
Apa program
kerja yang akan dilakukan dan dijabarkan sesuai langkah- langkah yang telah di
jadwalkan.
d.
Terakhir adalah
menentukan anggaran atau dana yang sudah dipersiapkan, serta daya sebagai
pendukung yang bersifat khusus.
Strategi
Humas dalam hal ini adalah suatu cara alternative optimal yang dipilih untuk
melaksanakan atau ditempuh guna mencapai tujuan humas dalam kerangka suatu
rencana humas.
Guna
mengokohkan atau mendapat dukungan dari pimpinan agar strategi operasional
humas mengenai sasaran dalam suatu tujuan lembaga pendidikan, tentu kegiatan
humas secara operasional harus berada di posisi yang sedekat mungkin dengan
pimpinan lembaga pendidikan, dan diharapkan kegiatan humas tersebut akan
tercapai. Untuk melaksanakan strategi tersebut harus diupayakan sebagai berikut
:
a.
Menempatkan
posisi humas dekat dengan pimpinan lembaga pendidikan agar humas mengetahui
secara jelas dan rinci mengenai pola perencanaan, kebijakan, keputusan yang
diambil, visi dan arah tujuan lembaga pendidikan bersangkutan agar tidak
terjadi kesalahan dalam penyampaian pesan dan informasi yang berasal dari
lembaga pendidikan kepada masyarakat.
b.
Humas dalam
memberikan informasi mewakili lembaga pendidikan tersebut dapat dipertegas
tentang batas- batas wewenang dan tanggung jawab dalam memberikan keterangan.
Sehingga humas akan selalu mengetahui informasi secara jelas mengenai
pelaksanaan dari keputusan atau kebijaksanaan pimpinan lembaga pendidikan
tersebut.
c.
Pimpinan atau
staf humas selalu diikutsertakan menghadiri setiap rapat atau pertemuan pada
tingkat pimpinan agar dapat mengetahui secra langsung dengan tepat tentang
latar belakang suatu proses perencanaan, kebijaksanaan, arah hingga tujuan
organisasi yang hendak dicapai, baik dalam jangka pendek maupun dalam jangka
panjang.
d.
Agar humas
diberi fungsi koordinasi berhubungan secara langsung dan segera dengan pimpinan
puncak (rector/ direktur/ kepala sekolah), tanpa melalui perantara pejabat/
bagaian lain, sehingga fungsi ke-humas-an berlangsung secara optimal,
antisipatif dan dapat melaksanakan berbagai macam perencanaan, peranan
komunikasi atau dengan kewenangan yang ada mampu mengatasi berbagai masalah
yang mungkin akan timbul tanpa diduga sebelumnya.
e.
Humas harus
bertindak secara proaktif dan dinamis, serta fleksibel sebagai narasumber atau
mengatur saluran komunikasi baik ke dalam maupun ke luar untuk menghindarkan
sikap reaktif (pasif) dalam menghadapi berbagai masalah atau tantangan yang
bakal dihadapinya.
f.
Humas berperan
melakukan tindakan mulai dari memonitor, merekam, menganalisis, menelaah,
hingga mengevaluasi setiap reaksi feed back, khususnya dalam upaya penilaian
sikap tindak serta mengetahui persepsi masyarakat sebagai suatu akibat yang
ditimbulkan dari keputusan yang diambil dan kebijakan telah dijalankan oleh
pihak lembaga pendidikan.
g.
Humas dapat
memberikan sumbang saran, ide dan rencana atau program kerja humas untuk
memperbaiki atau mempertahankan nama baik, kepercayaan dan citra perusahaan
terhadap publiknya, termasuk menyerasikan antara kebijaksanaan / keputusan
pimpinan lembaga pendidikan dengan kepentingan dan keinginan masyarakat
sekaligus upaya memperoleh dukungan dan partisipasi dari masyarakat.
Berdasarkan
strategi yang harus diupayakan para praktisi humas di lembaga pendidikan, di
perlukan beberapa pendekatan agar strategi tersebut dapat berjalan dengan
lancer. Pendekatan- pendekatan tersebut diantaranya adalah :
a.
Pendekatan
kemasyarakatan melalui mekanisme social budaya dan nilai- nilai yang berlaku di
masyarakat. Pendekatan persuasif dilakukan dengan komunikasi balik dengan
menyebarkan informasi dari organisasi kepada public internal dan eksternal,
baik bersifat mendidik, dan memberikan penerangan maupun pendekatan persuasive
agar tercipta saling pengertian, menghargai, pemahaman, toleransi, dan
sebagainya.
b.
Pendekatan
tanggung jawab social, dalam hal ini menumbuhkan sikap agar tujuan dan sasaran
yang hendak dicapai tersebut bukan untuk keberuntungan sepihak dari public
sasarannya (masyarakat), tetapi memperoleh keuntungan bersama yang terampil
dalam memadukan keuntungan dengan motivasi tanggung jawab social.
c.
Pendekatan
kerjasama, dalam hal ini adalah membina hubungan yang harmonis antara lembaga
pendidikan dengan berbagai kalangan, baik hubungan ke dalam maupun ke luar guna
meningkatkan kerjasama. Pendekatan koordinatif, dalam hal ini peranan humas
lebih luas berpartisipasi dalam menunjang program pembangunan nasional.[9]
Perencanaan dalam manajemen hubungan masyarakat (Humas) merupakan
langkah awal yang membutuhkan pemikiran yang mendalamsebelum dilakukan
implementasinya. Perencanaan program sebaiknya dilakukan berdasarkan pada
assessment kebutuhan dan analisis situasi LPI. Secara sistemik proses tersebut
dapat digambarkan berikut :
Design
Program
|
Inisiasi
|
Evaluasi
|
Implementasi
|
Assessment (Analisis) :
-
Kebutuhan
LPI
-
Situasi
masyarakat
|
Perencanaan
Kegiatan (Kajian potensi dan alternative kegiatan)
|
Pemantauan kegiatan (monitoring
perkembangan)
|
Evaluasi kegiatan (kajian hasil akhir
program)
|
Pelaksanaan
kegiatan (sikap dan perilaku)
|
Penjajagan
kebutuhan (kajian masalah dan kebutuhan)
|
a.
Penjajagan
Kebutuhan
Tahap pertama dari proses ini adalah dengan melakukan analisis
terhadap kebutuhan baik lembaga pendidikan maupun masyarakat. Tahap ini juga
dikenal sebagai tahap pengenalan lingkungan dan potensi masyarakat. Melalui
tahap ini dapat diidentifikasi kongruensi antara kebutuhan lembaga dan
masyarakat sehingga program partisipasi dan humas dapat terlaksana dengan baik.
Kajian penjajagan ini dapat dilakukan melalui berbagai metode,
seperti survey, wawancara, observasi, dan penelusuran dokumen. Sementara itu
informasi yang perlu didapatkan adalah yang berkaitan dengan keadaan social
ekonomi masyarakat, antara lain :
1.
Perubahan dan
perkembangan penduduk, yang bermanfaat untuk prediksi usia sekolah anak dan
ketersediaan sarana pendidikan.
2.
Perkembangan
tingkat partisipasi anak sekolah, tingkat drop out, dan kelulusan. Hal ini
bermanfaat untuk merencanakan promosi pada sasaran yang tepat.
3.
Perkembangan
tingkat konsumsi dan kondisi ekonomi masyarakat. Hal ini berfungsi untuk
memberikan informasi berkaitan dengan seberapa besar sumber daya atau dukungan
financial yang dapat diperoleh dari masyarakat.
4.
Pola aktivitas
dan pekerjaan masyarakat (orang tua siswa), untuk memberikan informasi
berkaitan dengan waktu dan jenis partisipasi yang dapat diharapkan dari
masyarakat.
5.
Informasi
lainnya yang tepat dan komprehensif berkaitan dengan keadaan lingkungan dan
kebutuhan masyarakat..
b.
Perencanaa
Kegiatan
Perencanaan kegiatan merupakan lanjutan dari proses diatas. Setelah
mendapat analisis dari berbagai data dan informasi hasil dari kegiatan
penjajagan, dibuatlah matrik perencanaan program dilengkapi dengan factor-
factor yang terkait, seperti waktu, sumber daya, perioritas, alternative-
alternative kegiatan serta berbagai media yang digunakan.
Dalam menyusun perencanaan program dilakukan melalui beberapa
tahapan, tahap awal pembuatan tim kecil (4 atau 5 orang ) sebagai salah satu
inisiasi program merupakan sebuah cikal bakal untuk program yang lebih besar.
Setelah terjadi suatu komitmen (kohesi social ) bersama di antara tim kecil kemudian
dikembangkan sesuai dengan perkembangan kebutuhan program secara menyeluruh.
c.
Pelaksanaan
Kegiatan ( Implementasi )
Implementasi atau pelaksanaan program membutuhkan cara / kiat
tersendiri, sehingga pengalaman dan intuisi dari pengelola program seringkali
memberikan penguatan terhadap keberhasilan pelaksanaan kegiatan. Dalam
implementasi ini diperlukan kecermatan, kejelian, dan khususnya keseriusan dari
semua pihak khususnya para pengelola.
Tidak dapat dipungkiri, salah satu factor penting yang dapat mendorong
terjadinya perubahan di lembaga pendidikan adalah kepala sekolah. Komitmen
kepala sekolah untuk mencapai tujuan tersebut memberikan andil yang besar
terhadap keberhasilan program Humas, melalui kemudahan akses kepala sekolah
terhadap yayasan, pemerintah daerah, maupun lembaga- lembaga swadaya
masyarakat.
d.
Pemantauan
(monitoring) Kegiatan
Pemantauan atau monitoring merupakan bentuk lain dari evaluasi pada
saat berlangsungnya kegiatan yang bertujuan untuk melihat dan mengkaji progress
keberhasilan program dan memberikan feed back terhadap pelaksanaan kegiatan.
e.
Salah satu
factor yang sangat penting untuk menentukan assessment dan evaluasi adalah
adanya kejelasan terhadap konsep yang mau dilihat. Kejelasan konsep akan sangat
membantu dalam menerapkan ukuran terhadap konsep yang diukur. Tujuan suatu
program adalah mencapai efisiensi dan efektifitas, inilah yang menjadi alat
ukur konsep diatas. Efisiensi dan efektifitas dapat dibedakan secara factual
sebagai berikut :
Program
Efektif dan Efisien
Program yang Efektif
|
Program yang Efisien
|
1.
Sesuai dengan
tujuan dan kebutuhan
2.
Berorientasi
pada mutu dan relevansi yang tinggi
3.
Mengoptimalkan
sumber daya lembaga
4.
Meningkatkan
keunggulan lembaga
|
1.
Dilakukan
dengan benar
2.
Menyelesaikan
permasalahan
3.
Menggunakan sumber-
sumber daya secara optimal
4.
Meningkatkan
nilai tambah
|
Evaluasi
yang dilakukan pada akhir program memiliki dua macam sasaran atau bentuk:
1.
Evaluasi dampak
atau efek yang terjadi pada masyarakat. Evaluasi jenis ini pada umumnya
dilakukan setelah masa tertentu program partisipasi berlangsung (1 atau 2
tahun). Evaluasi ini bertujuan melihat bagaimana keberlangsungan program
(kontinuitas) atau dampak perubahan dalam masyarakat.
2.
Evaluasi akhir
program, bertujuan untuk mengidentifikasi dan mengkaji tujuan program apa saja
yang telah tercapai dan belum tercapai, serta mengkaji dampak program terhadap
tingkat partisipasi, baik berupa tingkat keterlibatan masyarakat, besarnya
biaya, jumlah murid, dan seterusnya.[10]
9.
Merencanakan
Program Kerja Humas
Tujuan
umum dari merencanakan program kerja dalam manajemen humas adalah bagaiman
upaya menciptakan hubungan harmonis antara lembaga pendidikan yang diwakilinya
dengan masyarakat, agar tujuan yang diharapkan dapat terwujud meliputi
terciptanya citra positif, kemauan yang baik, saling menghargai, toleransi,
antara kedua belah pihak yang terkait.
Kegiatan
humas pada lembaga pendidikan bukanlah merupakan pekerjaan yang mudah atau
hanya kerja sambilan, tetapi harus di kelola secara professional dan serius.
Hal itu terkait dengan kemampuan staf humas dalam manajemen teknis dan sebagai
keterampilan manajerial, serta penuh konsentrasi dari pihak praktisi humas
untuk mengelola program kerja humas dalam upaya pencapaian tujuan atau sasaran
sebagaimana direncanakan.
Langkah-
langkah kegiatan humas dalam merencanakan program kerja menurut Rosady (2001)
ada beberapa tahapan sebagai berikut :
a.
Menganalisis
perilaku umum dan hubungan organisasi terhadap lingkungan.
b.
Menentukan dan
memahami secara benar perilaku tiap- tiap kelompok terhadap organisasi.
c.
Menganalisis
tingkat opini public baik ke dalam maupun ke luar.
d.
Mengantisipasi
kecenderungan masalah yang potensial, kebutuhan dan kesempatan.
e.
Menentukan
formulasi dan merumuskan kebijakan.
f.
Merencanakan
alat atau cara yang sesuai untuk meningkatkan atau mengubah perilaku kelompok
masyarakat sasaran.
g.
Menjalankan dan
melaksanakan aktivitas sesuai dengan program yang direncanakan.
h.
Menerima umpan
balik untuk di evaluasi, kemudian mengadakan penyesuaian yang diperlukan.[11]
Semua
kegiatan humas terlebih dahulu hendaknya disusun melalui rencana program kerja
humas dalam program rutin (jangka pendek) dan program kerja insidentil (jangka
panjang). Dalam implementasi program kerja tersebut harus di laksanakan secara
terus menerus dan kronologis.
a.
Program Kerja
Rutin
Merupakan kegiatan yang dilaksanakan secara terus menerus dan
kronologis. Adapun program kerja yang tergolong dalam kegiatan rutin adalah
sebagai berikut :
No
|
Kegiatan
|
Jenis Program Kerja
|
1
|
Menerbitkan pers relase setiap ada
kegiatan di lingkungan lembaga pendidikannya
|
Jangka Pendek
|
2
|
Menerbitkan media cetak internal
(warta/ bulletin)
|
Jangka Pendek
|
3
|
Memasukkan berita tentang kegiatan
di lingkungan lembaganya ke web Internet bisa bekerjasama dengan unit kerja
terkait
|
Jangka Pendek
|
4
|
Mendokumentasikan dan
mempublikasikan kegiatan- kegiatan yang layak di publikasikan di lingkungan
lembaga pendidikannya
|
Jangka Pendek
|
5
|
Mengumpulkan, mengolah, dan
menyampaikan informasi tentang kegiatan dan kebijakan di lembaga
pendidikannya kepada media massa cetak maupun elektronik
|
Jangka Pendek
|
6
|
Melayani wartawan dari media cetak
dan elektronik yang ingin memperoleh informasi tentang kegiatan dan sesuatu
kebijakan pimpinan yang layak di publikasikan
|
Jangka Pendek
|
7
|
Menyampaikan segala usul dan saran
yang di peroleh dari public intern maupun ekstern
|
Jangka Pendek
|
8
|
Meliput dan mendokumentasikan
kegiatan di lingkungan lembaga pendidikannya
|
Jangka Pendek
|
9
|
Meliput setiap kegiatan di
lingkungan lembaga pendidikan dengan media audio visual dan di publikasikan
di media televise local dan nasional
|
Jangka Pendek
|
10
|
Mengkliping beita- berita dari
media cetak tentang kegiatan di lingkungan lembaga pendidikan, hasil
wawancara para pakar atau dosen, tulisan artikel warga lembaga pendidikan,
masalah perguruan tinggi, masalah pendidikan dan masalah lain yang dianggap
terkait dengan lembaga
|
Jangka Pendek
|
11
|
Menerbitkan buku kumpulan kliping
berita- berita Koran tentang lembaga pendidikan
|
Jangka Pendek
|
12
|
Proaktif mencari informasi yang
terkait dengan lembaga di lingkungan lembaga pendidikan (fakultas, lembaga,
UPT, biro, dan unit kerja lainnya)
|
Jangka Pendek
|
13
|
Proaktif mencari informasi yang
terkait dengan lembaga pendidikan di lingkungannya (fakultas, lembaga, UPT,
biro, dan unit kerja lainnya)
|
Jangka Pendek
|
14
|
Mengekspos pemikiran- pemikiran
para pakar dan guru besar lembaga pendidikan tersebut ke media massa
|
Jangka Pendek
|
b.
Program Kerja
Insidentil
Merupakan kegiatan yang dilaksanakan pada periode tertentu. Program
kerja ini pada prinsipnya membantu pelaksanaan semua program kerja yang di
laksanakan kantor pusat (rector, biro, lembaga, dan fakultas) dalam bidang
komunikasi dan publikasi untuk semua semua warga kampus maupun masyarakat luas.
Adapun program kerja yang tergolong dalam kegiatan insidentil adalah sebagai
berikut :
No
|
Jenis Kegiatan
|
Jenis Program Kerja
|
1
|
Mengusulkan dan menyelenggarakan
pembentukan forum antar humas perguruan tinggi atau sekolah se-kota atau se-
kabupaten/ provinsi
|
Jangka menengah/ panjang
|
2
|
Mengusulkan pembentukan forum antar
humas di lembaga pendidikan
|
Jangka menengah/ panjang
|
3
|
Menyelenggarakan konferensi pers
dengan wartawan media massa
|
Jangka menengah
|
4
|
Meningkatkan keterampilan staf
humas melalui pelatihan kehumasan dan kursus lain yang terkait dengan kerja-
kerja humas
|
Jangka menengah
|
5
|
Menambah personil staf humas
sesuai dengan kebutuhan bidang kerja humas
|
Jangka panjang
|
6
|
Mengusulkan kepada pimpinan agar
humas memiliki anggaran yang dikelola humas sendiri
|
Jangka menengah
|
7
|
Mengidentifikasi dan membuat buku tentang
bidang keahlian para dosen, pakar, atau guru besar di lingkungan lembaga
pendidikan untuk memudahkan media massa dalam mewawancarai tentang suatu
masalah yang actual
|
Jangka menengah
|
8
|
Menyelenggarakan pelatihan
kehumasan
|
Jangka menengah
|
9
|
Mempublikasikan lembaga pendidikan
kepada masyarakat, kerjasama dengan media radio melalui program pendidikan
atau program khusus tentang lembaga pendidikan setiap bulan
|
Jangka menengah dan panjang
|
10
|
Membuat profil lembaga
pendidikannya di media audio visual
|
Jangka menengah dan panjang
|
11
|
Menambah alat yang mendukung kerja
humas, seperti kamera, video shoting, televise, computer, internet, LCD,
printer, fotokopi, dll
|
Jangka menengah dan panjang
|
12
|
Merancang penyelenggaraan open
house bagi public eksternal
|
Jangka menengah dan panjang
|
13
|
Menyusun profil lembaga dalam
bentuk media cetak (buku) dan audio visual (VCD)
|
Jangka menengah dan panjang
|
14
|
Menyelenggarakan pameran dengan
melibatkan seluruh unit kerja di lingkungan lembaga pendidikannya dan di
gelar di dalam lembaga pendidikannya dengan mengundang public intern dan
masyarakat luas
|
Jangka menengah dan panjang
|
15
|
Meluruskan berita- berita yang
dimuat di media massa yang salah atau negative tentang lembaga pendidikan
|
Jangka pendek
|
16
|
Mendampingi unit kerja terkait
apabila ada studi banding dari luar
|
Jangka pendek
|
17
|
Melakukan diskusi bulanan dengan
pihak media pers dan para mahasiswa dengan narasumber secara bergilir dari
unit kerja di lingkungan lembaga pendidiakan tentang informasi atau suatu
kebijakan
|
Jangka pendek
|
18
|
Mengumpulkan data, informasi untuk
penyusunan rencana pelayanan informasi dan kehumasan
|
Jangka pendek
|
19
|
Membuat statistik pelayanan
informasi dan kehumasan
|
Jangka pendek
|
20
|
Menyusun layanan informasi tatap
muka internal
|
Jangka pendek
|
21
|
Mengumpulkan isu tentang hubungan
personil
|
Jangka pendek
|
22
|
Membuat foto, slide, spanduk untuk
peningkatan hubungan personil
|
Jangka pendek
|
23
|
Mengumpulkan isu tentang hubungan
kelembagaan
|
Jangka pendek
|
24
|
Menyusun petunjuk pelayanan
informasi dan kehumasan
|
Jangka pendek
|
25
|
Mengolah isu public intern dan
ekstern
|
Jangka pendek
|
26
|
Mengolah dan menganalisis isu
hubungan personil
|
Jangka pendek
|
Keterangan
:
-
Jangka pendek :
harus dilaksanakan pada setiap tahun
-
Jangka menengah
: dapat dilaksanakan selama 1-2 tahun
-
Jangka panjang
: dapat dilaksanakan lebih kurang 3-4 tahun[12]
10. Media Humas pada Lembaga Pendidikan
Media
sebagai salah satu alat dan sarana humas untuk menyampaikan informasi,
publikasi, dan promosi kepada public internal dan public eksternal suatu
lembaga pendidikan. Pada umumnya ada dua jenis media yang digunakan oleh bidang
humas, yaitu media internal dan media eksternal. Berikut yang termasuk ke dalam
media internal dan eksternal, yaitu :
1.
Media Internal
Humas di Lembaga Pendidikan
a.
Warta atau
bulletin, umumnya berisi berita- berita tentang kegiatan yang dilaksanakan dan
program yang akan di laksanakan unit kerja di lingkungan lembaga pendidikan.
Biasanya di terbitkan bulanan dan berbentuk seperti buku.
b.
Papan
informasi, tempat menempelkan pengumuman terkait pelaksanaan kegiatan di
lembaga pendidikan dan sosialisasi kebijakan pimpinan di lembaga pendidikan
secara tertulis seperti edaran, brosur atau pamphlet.
c.
Papan foto,
digunakan untuk menempelkan foto- foto kegiatan di lingkungan unit kerja lembaga
pendidikan yang di dokumentasikan staf humas.
d.
Spanduk dan
baliho, biasanya di tempatkan di jalan masuk dan jalan- jalan yang strategis di
lingkungan lembaga pendidikan.
e.
Kotak saran,
untuk menampung berbagai masukan dan saran dari para tenaga pengajar, peserta
didik, dan karyawan tentang kebijakan lembaga pendidikan yang telah berjalan.
f.
Presentasi
video dan slide, bertujuan untuk mengisolasikan program lembaga pendidikan
kepada public internal.
g.
Stasiun radio sendiri, sebagai media hubungan
pimpinan dan karyawan.
h.
Kaset video dan
LCD, hasil rekaman peristiwa dalam bentuk audio visual.
i.
Komunikasi
tatap muka, media interpersonal antara pimpinan (pihak humas) dengan para
karyawan, tenaga pengajar, dan siswa.
j.
Acara
kekeluargaaan, tujuannya meningkatkan dan membina hubungan harmonis antar
sesame karyawan dan refreshing akibat beban kerja setiap harinya.
k.
Klub social,
untuk mempererat hubungan antara pihak pimpinan denganpara karyawan, dosen/
guru, dan mahasiswa/ siswa.
l.
Literatur
pengenalan/ informasi, berbagai macam naskah, materi, atau buklet yang
berisikan riwayat singkat lembaga pendidikan, berbagai kegiatan pokok, cara
kerja, fungsi- fungsi yang dijalankan lembaga pendidikan dengan bagan- bagan,
struktur manajemen, dan aneka hal penting lainnya yang harus diketahui para
pegawai baru.
m.
Jaringan
telepon internal, setiap karyawan lembaga pendidikan dapat menyampaikan
gagasannya mengenai berbagai hal.
2.
Jenis Media
Eksternal Humas di Lembaga Pendidikan
a.
Pameran,
merupakan pelaksanaan fungsi humas melalui pameran yang pada umumnya dibuka
untuk umum.
b.
Seminar dan
konferensi
c.
Sponsor,
penyediaan dukungan financial untik acara, subjek, kegiatan, lembaga, atau
individu yang dianggap pantas untuk menerimanya.
d.
Media cetak,
bersifat komersial seperti surat kabar harian, tabloid, majalah berita atau
hiburan yang diterbitkan secara berkala mingguan atau bulanan, yang tersebar
luas dan di baca oleh masyarakat.
e.
Media
elektronik, seperti stasiun radio, televise, baik milik pemerintah ataupun
swasta.
f.
Media internet,
sebagai sarana informasi dan publikasi kepada masyarakat luas bahkan sampai ke
dunia internasional.[13]
B.
Manajemen
Sarana dan Prasarana dalam Lembaga Pendidikan Islam
1.
Pengertian Manajemen
Sarana dan Prasarana
Sarana pendidikan adalah peralatan dan perlengkapan yang secara
langsung dipergunakan dan menunjang proses pendidikan, khususnya proses belajar
mengajar, seperti gedung serta alat-alat lainnya. sedangkan prasarana ialah
fasilitas secara tidak langsung menunjang jalannya proses pendidikan atau
pengajaran seperti halaman, taman , tetapi jika dimanfaatkan secara langsung
untuk proses belajar mengajar seperti taman sekolah islam untuk pengajaran
biologi
Manajemen sarana dan prasarana pendidikan dapat didefinisikan
sebagai proses kerja sama pendayagunaan semua sarana dan prasarana pendidikan
secara efektif dan efisien.(Bafadal,2003)
Tujuan dari pengelolaan sarana dan prasarana sekolah adalah untuk
memberikan layanan secara professional berkaitan dengan sarana dan prasarana
pendidikan agar proses pembelajaran bias berlangsung secara efektif dan
efisien.[14]
2.
Tujuan
Manajemen Sarana dan Prasarana
Bafadal (2003) menjelaskan
secara rinci tentang tujuan menejemen sarana dan prasarana pendidikan sebagai
berikut :
1.
Untuk
mengupayakan pengadaan sarana dan prasarana sekolah melalui system perencanaan
dan pengadaan yang hati-hati dan seksama, sehingga sekolah memiliki sarana dan
prasarana yang baik sesuai dengan kebutuhan sekolah dan dengan dana yang
efisien.
2.
Untuk
mengupayakan pemakaian sarana dan prasarana sekolah secara tepat dan efisien.
3.
Untuk
mengupayakan pemeliharaan sarana dan prasarana pendidikan, sehingga
keberadaannya selalu dalam kondisi siap pakai dalam setiap diperlukan oleh
semua personil sekolah.
Dengan tersedianya alat atau fasilitas belajar yang memadai secara
kuantutatif, kualitatif dan relefan dengan kebutuhan serta dapat dimanfaatkan
secara optimal untuk kepentingan proses pendidikan dan pengajaran baik oleh
guru sebagai pengajar maupun murid-murid sebagai pelajar.[15]
3.
Prinsip-
Prinsip Manajemen Sarana dan Prasarana
Berikut
prinsip (menurut bafadal,2003) yang perlu diperhatikan agar tujuan bias
tercapai dengan maksimal :
1.
Prinsip
pencapaian tujuan, yaitu sarana dan prasarana pendidikan di sekolah harus
selalu dalam kondisi siap pakai apabila akan didayagunakan oleh personel
sekolah dalam rangka pencapaian tujuan proses pembelajaran di sekolah.
2.
Prinsip
efisiensi, yaitu pengadaan sarana dan prasarana pendidikan di sekolah harus
dilakukan melalui perencanaan yang seksama, sehingga dapat diadakan sarana dan
prasarana pendidikan yang baik dengan harga yang murah. Demikian juga dengan
pemakainannyaharus dengan hati-hati sehingga mengurangi pemborosan.
3.
Prinsip
administratif yaitu manajemen sarana dan prasarana pendidikan di sekolah harus
selalu memperhatikan undang-undang, perturan, instruksi dan petunjuk teknis
yang diberlakukan oleh pihak yang berwenang.
4.
Prinsip
kejelasan tanggung jawab yaitu manajemen sarana dan prasarana pendidikan di
sekolah harusdi delekasikan kepada personel sekolah yang mampu bertanggung
jawab apabila melibatkan banyak personel sekolah dalam manajemennya, maka perlu
adanya deskripsi tugas dan tanggung jawab yang jelas untuk setiap personel
sekolah.
5.
Prinsip
kekohesifan bahwa sarana dan prasarana pendidikan di sekolah harus
direalisasikan dalam bentuk proses kerja sekolah yang sangat kompak.[16]
4.
Proses
Manajemen Sarana dan Prasarana Pendidikan Islam
1.
Perencanaan
sarana dan prasarana pendidikan islam
Jones (1969)
menjelaskan bahwa perencanaan pengadaan perlengkapan pendidikan disekolah harus
diawali dengan analisis jenis pengalaman pendidikan yang diprogramkan sekolah.
Adapun langkah-langkah perencanaan pengadaan sarana dan prsarana pendidikan di
sekolah menurut sukarna(1987) sebagai berikut [17]:
1)
Menampung semua
usulan pengadaan perlengkapan sekolah yang diajukan oleh setiap unit kerja dan
atau menginventariskan kekurangan perlengkapan sekolah.
2)
Menyusun
rencana kebutuhan perlengkapan sekolah untuk periode tertentu, misalnya untuk
satu triwulan atau satu tahun ajaran.
3)
Memadukan
rencana kebutuhan yang telah disusun dengan perlengkapan yang telah tersedia
sebelumnya.
4)
Memadukan
rencana kebutuhan dengan dana atau anggaran sekolah yang tersedia. Dalam hal
ini, jika dana yang tersedia tidak mencukupi pengadaan semua kebutuhan yang
diperlukan, maka perlu diadakan seleksi terhadap semua kebutuhan perlengkapan
yang telah direncanakan dengan melihat urgensi setiap perlengkapan yang
diperlukan. Semua perlengkapan yang urgen dan didahulukan pengadaannya.
5)
Memadukan
rencana (daftar) kebutuhan perlengkapan yang urgen dengan dana atau anggaran
yang tersedia, maka perlu diadakan seleksi lagi dengan melihat skala prioritas.
6)
Penetapan
rencana pengadaan akhir.
2.
Pengadaan
sarana dan prasarana pendidikan islam
Dalam pengadaan
ini harus dilakukan seduai dengan rencana yang telah disusun sebelumnya dengan
memperhatikan skala prioritas yang dibutuhkan oleh sekolah dalam menunjang
keberhasilan pelaksanaan proses pembelajaran. Sistm pengadaan sarana dan
prasarana sekolah dapat dilakukan berbagai cara, antara lain adalah :
·
Droping dari
pemerintah, hal ini merupakan bantuan yang diberikan pemerintah kepada sekolah.
Bantuan ini sifatnya terbatas sehingga pengelola sarana dan prasarana
pendidikan di sekolah tetap harus mengusahakan dengan cara lain.
·
Pengadaan
sarana dan prasarana sekolah dengan cara membeli baik secara langsung maupun
melalui pemesanan terlebih dahulu.
·
Meminta
sumbangan dari wlai murid atau mengajukan proposal bantuan sarana dan prasarana
sekolah ke lembaga-lembaga social yang tidak mengikat.
·
Pengadaan
perlengkapan dengan cara menyewa atau meminjam ke tempat lain.
·
Pengadaan
perlengkapan sekolah dengan cara tukar menukar barang yang dimiliki dengan
barang lain yang dibutuhkan sekolah.
Sarana
pembelajaran hendaknya di rencanakan, dipilih dan diadakan dengan teliti sesuai
dengan kebutuhan sehingga penggunaan berjalan dengan wajar. Untuk itu
pendidikpendidik hendaknya meyesuaikan sarana pembelajaran dengan factor-faktor
yang dihadapi yaitu tujuan apakah yang hendak dicapai, media apa yang tersedia
pendidik mana yang dihadapi. Factor lain yang hendaknya dipertimbangkan dalam
pemilihan sarana pembelajaran adalah kekesuaian dengan ruang dan waktu.[18]
3.
Inventarisasi
sarana dan prasarana pendidikan islam
Inventarisasi dapat diartikan sebagai pencatatan dan penyusunan
daftar barang-barang milik Negara secara sistematis, tertib dan teratur
berdasarkan ketentuan-ketentuan atau pedoman-pedoman yang berlaku. Hal ini
sesuai dengan keputusan mentri keuangan RI Nomor Kep. 225/MK/V/4/1971 bahwa
barang milik Negara berupa semua barang yang berasal atau dibeli dengan dana
yang bersumber baik secara keseluruhan atau bagian sebagiannya dari anggaran
pendapatan dan belanja Negara (APBN) ataupun dana lainnya yang barang-barangnya
dibawah penguasaan kantor departemen dan kebudayaan baik yang berada didalam
maupun luar negeri.
Kegiatan inventarisasi sarana dan prasarana pendidikan di sekolah
menurut brafadal (2003) meliputi :
ü Pencatatan sarana dan prasarana sekolah dapat dilakukan di dalam
buku penerimaan barang, buku pembelian barang, buku induk inventaris , buku
golongan inventaris buku kartu stok barang.
ü Pembuatan kode khusus untuk perlengkapan yang tergolong barang
inventaris. Caranya dengan membuat kode barang menempelkannya atau
menuliskannya pada badan brang perlengkapan yang tergolong sebagai barang
invetaris. Tujuannya adalah untuk untuk memudahkan semua pihak dalam mengenal
kembali semua perlengkapan pendidikan di sekolah baik ditinjau dari
kepemilikan, penanggung jawab, maupu
jenis dan golongannya. Biasanya kode barang itu berbentuk angka atau
numeric yang menunjukkan departemen lokasi, sekolah dan barang.
ü Semua perlengkapan pendidikan di sekolah yang tergolong barang
inventaris harus dilaporkan. Laporan tersebut sering disebut dengan istilah
laporan mutasi barang. Pelaporan dilakukan dalam periode tertentu, sekali dalam
satu triwulan. Dalam satu tahun ajaran misalnya, pelaporan dapat dilakukan pada
bulan juli, oktober, januari dan april tahun berikutnya.
4.
Pengawasan dan
pemeliharaan sarana dan prasarana pendidikan islam
Pengawasan (control)
terhadap sarana dan prasarana pendidikan di sekolah merupakan usaha yang
ditempuh oleh pimpinan dalam membantu personel sekolah untuk menjaga atau
memelihara dan memanfaatkan sarana dan prasarana sekolah dengan sebaik mungkin
demi keberhasilan proses pembelajaran disekolah. Pemeliharaan terhadap sarana
dan prasarana pendidikan disekolah merupakan aktifitas yang harus dijalankan
untuk menjaga agar perlngkapan yang dibutuhkan oleh personel sekolah dalam
kondisi siap pakai.
Dalam
pemeliharaan sarana dan prsarana pendidikan di sekolah jika ditinjau dari sifat
maupun waktunya terdapat beberapa macam, yaitu :
1)
Ditinjau dari
Sifatnya : pemeliharaan yang bersifat pengecekan, pencegahan, perbaikan ringan,
dan perbaikan berat
2)
Ditinjau dari
waktu pemeliharaannya : pemeloharaan sehari-hari (membersihkan ruang dan
perlengkapannya) dan pemeliharaan berkala seperti pengecetan dinding,
pemerikasaan bangku, genteng dan perabotan lainnya.
5.
Penghapusan
sarana dan prasarana pendidikan islam
Penghapusan
sarana dan prasarana pendidikan adalah egiatan meniadakan barang-barang milik
lembaga (milik Negara) dari daftar inventaris dengan cara berdasarkan
perundang-undangan yang berlaku.
Tujuan penghapusan[19] :
1)
Mencegah dan
membatasi kerugian yang lebih besar sebagai akibat pengeluaran dana untuk
perbaikan perlengkapan yang rusak
2)
Mencegah
terjadinya pemborosan biaya pengamanan yang tidak berguna lagi
3)
Membebaskan
lembaga dari tanggung jawab pemeliharaan dan pengamanan
4)
Meringankan
beban invenarisasi.
Barang-barang
yang memenuhi syarat untuk di hapus adalah :
1)
Barang-barang
dalam keadaan rusak beray sehingga tidak dapat dimanfaatka lagi
2)
Barang-barang
yang tidak sesuai dengan kebutuhan
3)
Barang-barang
kuno yang penggunaanya sudah tidak efisien lagi
4)
Barang-barang
yang terkena larangan
5)
Barang-barang
ynag mengalami penyusutan di luar kekuasaan pengurus barang
6)
Barang-barang
yang pemeliharaannya tidak seimbang dengan kegunaannya
7)
Barang-barang
yang berlebihan dan tidak digunakan lagi.
8)
Barang-barang
yang di curi
9)
Barang-barang
diselewengkan
10) Barang-barang yang terbakar dan musnah akibat bencana alam
Dalam penghapusan barang ini, kepala sekolah beserta stafnya
hendaknya mengelompokkan dan mendata barang-barang yang akan dihapus kemudian
mengajukan usulan penghapusan beserta lampiran jenis barang yang akan dihapus
ke Diknas / Departemen Agama.setelah SK dari kantor pusat tentang penghapusan
barang terbit maka dapat dilakukan penghapusan barang sesuai berita acara yang
ada. Penghapusan barang ini dapat dilakukan dengan cara pemusnahan atau
pelanggan.
6.
Lain-lain.
Masalah lain
yang perlu diperhatiakn ialah perusakan yang sering dilakukan oleh siswa yang
“gatal tangan”.perilaku ini banyak banyak penyebabnya antara lain adanya rasa
kurang aman, frustasi, balas dendam karena merasakan ketidak adilan dan perkelaian
antar kelompok. Upaya yang dapat dilakukan antara lain :
ü Bangkitkan rasa bangga akan keindahan dan keunikan sekolah. Ini
harus dicontohkan oleh aparat kepala sekolah, guru dan aparat lainnya. Ajaran
agama tentang kebersiahan dapat membantu disini.
ü Siapkan bangunan dalam kondisi prima pada tahun ajaran baru. Itu
dilakukan dalam liburan sekolah. Dinding dibersihkan dan lainlain demikian
juga.
ü Ketertiban dikelas harus terkendali. Hal-hal kecil jangan dibiarkan
kadang-kadang tanpa diketahui hal kecil itu berkembang menjadi persoalan besar.
ü Janganlah mengatakan bahwa ank-anak itu nakal hanya karena membuat
coretan itu bersama anak itu tadi. Boleh dinasehati agar tidak membuat coretan
lagi.
Dalam hal menanggulangi kenakalan pelajar, fungsi guru agam diperkirakan
cukup besar. Kerjasama guru agama dengan seluruh aparat sekolah perlu
dipererat.
Pemeliharaan sarana dan prasarana sebenarnya memerlukan dana yang
cukup besar, ini tidak bias dihindari. Tujuannya antara lain supaya sarana
prasarana tidak cepat rusak, disebabkan pengaruhnya besar pada kesuksesan
Pendidikan islam.[20]
BAB III
PENUTUP
KESIMPULAN
Dari
pembahasan di atas, dapat di simpulkan:
1.
Hubungan
masyarakat (public relation) didefinisikan sebagai seni dan ilmu untuk
menganalisis kecenderungan, memprediksi konsekuensi-konsekuensi, menasehati
para pemimpin organisasi, dan melaksanakan program yang terencana mengenai
kegiatan-kegiatan yang melayani, baik kepentingan organisasi maupun kepentingan
publik.
2.
Adapun fungsi
Humas adalah sebagai berikut:
a.
Memberikan
penerangan kepada masyarakat.
b.
Melakukan
persuasi untuk mengubah sikap dan perbuatan masyarakat secara langsung.
c.
Berupaya untuk
mengintegrasikan sikap dan perbuatan suatu badan/ lembaga sesuai dengan sikap
dan perbuatan masyarakat atau sebaliknya.
3.
Program kerja
Humas dibagi menjadi dua, yaitu:
a. Program kerja rutin
b. Program kerja insidentil
4.
Manajemen
sarana dan prasarana pendidikan dapat didefinisikan sebagai proses kerja sama
pendayagunaan semua sarana dan prasarana pendidikan secara efektif dan efisien.
DAFTAR PUSTAKA
·
Sulistyorini.2006.
Manajemen Pendidikan Islam. Surabaya : ELKAF.
·
Marno,
M.Ag dan Supriyatno Triyo, S.Pd,M.Ag, 2008. Manajemen dan Kepemimpinan
Pendidikan Islam. Bandung: Refika Aditama
·
Nasution,
Zulkarnain. 2010. Manajemen Humas di Lembaga Pendidikan. Malang: UMM
press
[1] Marno dan Triyo Supriyatno, Manajemen dan
Kepemimpinan Pendidikan Islam, hlm: 95-97
[2] Zulkarnain Nasution, Manajemen Humas di Lembaga
Pendidikan, hlm: 31-31
[3] Sulistyorini, Manajemen Pendidikan Islam, hlm: 110
[4] Ibid, hlm: 111
[5] Ibid, hlm:114-116
[6] Ibid, hlm: 116-117
[7] Marno dan Triyo Supriyatno, Manajemen dan
Kepemimpinan Pendidikan Islam, hlm: 97-99
[8] Sulistyorini, Manajemen Pendidikan Islam, hlm:
123-126
[9] Ibid, hlm: 27-30
[10] Marno dan Triyo Supriyatno, Manajemen dan
Kepemimpinan Pendidikan Islam, hlm: 99-103
[11] Zulkarnain Nasution, Manajemen Humas di Lembaga
Pendidikan, hlm: 95-96
[12] Ibid, hlm: 100-103
[13] Ibid, hlm: 115-124
[14] Sulistyorini, Manajemen Pendidikan Islam, hlm: 85
[15] Ibid, hlm:86
[16] Ibid, 87
[17] Ibid, hlm: 89
[18] Hery Noer Aly, ilmu
pendidikan islam, ( Jakarta: logos, 1999), hal. 154
[19] Ibid, hlm: 94
[20] Sulistyorini, Manajemen Pendidikan Islam, hlm:
Casino.com Archives - ScoopGo
BalasHapusCasino.com Archives - ScoopGo.com's collection of online gri-go.com casino and sports betting https://sol.edu.kg/ tips, casino games, video slots, live dealer worrione games and septcasino more! ford escape titanium